Polres Madina Seperti Macan Ompong ke Penambang Ilegal

Ditulis oleh: Sukriansyah Pardamean (Mahasiswa)

Matamadina99 - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Mandailing Natal (Madina) semakin menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah untuk menertibkan penambangan ilegal, praktik ini justru semakin merajalela, bahkan dilakukan secara terang-terangan di pinggir jalan lintas Panyabungan–Natal.

Yang lebih memprihatinkan, aparat penegak hukum, khususnya Polres Madina, seolah tutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Padahal, keberadaan mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Polres Madina seperti macan ompong, yang hanya bisa mengaum tapi tak mampu menggigit.

Di Sipogu, Kecamatan Batang Natal, aktivitas PETI yang diduga dimiliki oleh seseorang bernama Cepin berlangsung tanpa hambatan. Alat berat seperti excavator terlihat jelas mengeruk tanah dan membuang limbahnya langsung ke Sungai Batang Natal.

Ironisnya, aktivitas ini dilakukan di pinggir jalan raya, di mana setiap orang yang melintas bisa melihatnya dengan jelas. Namun, tidak ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polsek Batang Natal yang lokasinya paling dekat. Pertanyaannya, di mana keberadaan mereka? Apakah mereka tidak melihat, atau sengaja memilih untuk tidak melihat?

Tidak hanya di Sipogu, praktik PETI juga marak di Jambur Baru, Simpang Simanguntong, dan beberapa lokasi lain di Kecamatan Batang Natal. Menurut laporan warga, aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih dua minggu tanpa ada upaya serius dari pihak berwajib untuk menghentikannya.

Padahal, dampak dari penambangan ilegal ini sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Sungai Batang Natal, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini terancam tercemar oleh limbah tambang. Belum lagi kerusakan ekosistem dan lahan yang sulit dipulihkan.

Yang lebih memalukan adalah sikap Kapolsek Batang Natal, AKP Hendra Siahaan, yang memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Upaya untuk menghubunginya melalui telepon pun tidak membuahkan hasil.

Sikap diam ini seolah mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat aparat enggan bertindak? Ataukah ini sekadar bukti ketidakmampuan mereka dalam menegakkan hukum?

Penambangan ilegal bukanlah masalah baru di Madina. Sudah bertahun-tahun praktik ini berlangsung, namun seolah tidak ada upaya serius untuk memberantasnya. Padahal, dampaknya sangat luas: kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, penambangan ilegal juga merugikan negara karena tidak ada kontribusi pajak atau royalti yang masuk ke kas negara. Lalu, mengapa Polres Madina seolah tidak bergigi dalam menangani masalah ini?

Ada beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan alasan. Pertama, minimnya sumber daya dan personel yang dimiliki oleh Polres Madina. Kedua, adanya keterlibatan oknum aparat atau pihak tertentu yang melindungi praktik ilegal ini.

Ketiga, ketidaktegasan kepemimpinan di tingkat lokal dalam mengambil tindakan. Apapun alasannya, yang jelas, pembiaran terhadap penambangan ilegal ini adalah bentuk kegagalan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungannya.

Jika Polres Madina benar-benar serius dalam memberantas PETI, seharusnya ada langkah-langkah konkret yang dilakukan. Mulai dari patroli rutin, penindakan tegas terhadap pelaku, hingga koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, yang terjadi justru sebaliknya: penambang ilegal semakin berani, sementara aparat penegak hukum semakin tak terlihat.

Sudah saatnya Polres Madina membuktikan diri sebagai lembaga yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban. Sudah saatnya mereka menunjukkan taringnya, bukan sekadar menjadi macan ompong yang hanya bisa mengaum tanpa tindakan nyata.

Masyarakat Madina menunggu kehadiran negara, menunggu tindakan tegas yang bisa mengembalikan kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum. Jika tidak, maka penambangan ilegal akan terus merajalela, dan kerusakan lingkungan serta sosial akan semakin parah. Jangan sampai Madina menjadi contoh buruk bagaimana negara gagal melindungi rakyatnya.