Nasib 160 Nakes di Dairi: Dirumahkan Mendadak, DPR Desak Penjelasan Transparan

 

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu. ANTARA/HO-DPR.

Matamadina99, Dairi – Sebanyak 160 tenaga kesehatan (nakes) berstatus tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dikabarkan mengalami pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Mereka menerima pemberitahuan hanya melalui pesan singkat WhatsApp dari Pemerintah Kabupaten Dairi tanpa ada penjelasan resmi sebelumnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menilai tindakan tersebut sangat memprihatinkan. Ia menekankan bahwa para nakes yang telah mengabdikan diri untuk pelayanan kesehatan di daerah berhak mendapatkan penjelasan terkait keputusan yang berdampak besar pada kehidupan mereka.

"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimanapun peran nakes sangat penting dan memiliki hak yang sama, khususnya tentang alasan dari keputusan dirumahkan tersebut," kata Bane di Jakarta, Rabu (19/2).

Tuntutan Transparansi

Para nakes yang dirumahkan tanpa penjelasan ini mengaku resah, terutama karena beberapa dari mereka sudah lama mengabdi dalam sistem pelayanan kesehatan di Dairi. Bahkan, sebagian menyatakan rela tetap bekerja tanpa gaji agar tetap terdaftar dalam sistem demi menjaga peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bane mendesak Pemkab Dairi agar tidak mengabaikan nasib para nakes tersebut dan memberikan jawaban yang jelas mengenai keputusan ini.

"Dengan pengabdian yang sudah ditunjukkan para nakes, Pemkab Dairi harusnya memahami dan memperjuangkannya," tegasnya.

Aksi Demonstrasi

Sebagai bentuk protes, ratusan THL nakes dari 18 UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Dairi menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Dairi pada Senin (17/2). Mereka menolak keputusan pemberhentian sepihak yang dinilai tidak adil dan mendadak.

Para nakes juga merasa menjadi korban penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur bahwa tenaga honorer dan non-ASN tidak lagi diperbolehkan bekerja di pemerintahan mulai tahun 2025.

Dengan situasi ini, para tenaga kesehatan di Dairi berharap adanya solusi konkret dari pemerintah daerah agar mereka tetap bisa bekerja dan memiliki kepastian masa depan dalam sistem ketenagakerjaan yang lebih jelas.